aturan perjalanan dinas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. aturan perjalanan dinas

Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. 02/2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Melalui aturan ini ditentukan batas tertinggi dan estimasi biaya perjalanan dinas (perdin) PNS yang ada diseluruh K/L baik di dalam maupun ke luar negeri. Petunjuk Pelaksanaan. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 ( (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Nomor : 50/57/SMA3Y/2017. U. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. 05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap T. Ongkos transportasi, seperti pesawat, kereta, taksi, parkir, bahan bakar, sewa kendaraan. Perjalanan dinas dari Jakarta – Istanbul – Jakarta dengan lama perjalanan 24 jam 35 menit, maka waktu perjalanan dihitung 1 (satu) hari. perjalanan-jabatan. KLIK DI SINI. 63 KB: Lampiran. U. 4 3. yang dipertangungjawabkan secara kelompok (tidak orang per orang). 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,. Satuan biaya yang dituliskan dalam aturan tersebut berupa uang makan, uang harian, uang transport pulang pergi, hingga biaya penginapan. Magetan No 6 Tahun 2017. Prinsip Perjalanan Dinas. Perjalanan dinas. sulut 2020 no. Pangkat dan Golongan ruang b. Seorang ASN tidak akan mungkin lepas dari perjalanan dinas ini karena sangat terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. id, secara geografis, perjalanan dinas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PDDN) dan. com Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK. Namun -sepengetahuan saya-, undang-undang belum –atau bahkan mungkin tidak akan– mengatur mengenai kebijakan uang saku bagi perusahaan. Jabatan c. ABSTRAK: bahwa untuk menyesuaikan perjalanan dinas agar memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. 2022. Adapun beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Ahli DPRD,. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020. COM Peraturan Menteri Keuangan No. Peraturan Perundang-undangan. Biaya Perjalanan Dinas PNS Membengkak Jadi Rp37,8 Triliun Sepanjang 2022 Aturan Baru: PNS Tak Boleh Bawa Uang Tunai dalam Perjalanan Dinas. 4 Maksud mengadakan Perjalanan Dinas 5 Alat angkutan yang dipergunakan 6 a. PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021. Rincian Tugas. Dengan demikian, aturan mengenai biaya perjalanan dinas pegawai KPK harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta lampirannya yang berkaitan dengan ketentuan tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Bukan tanpa sebab, Kurnia menilai pihak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK. 11/2008; PMK No. com - Aturan baru pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) resmi diterapkan mulai 8 Maret 2022. Perjalanan. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Dalam Negeri. Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas. 11/2005; Permensekneg No. 2020. KPK memastikan, untuk perjalanan dinas dalam rangka penindakan tetap menggunakan anggaran KPK. 2021. BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut. Biaya perjalanan dinas terdiri atas transport, uang harian, penginapan, representasi, biaya antigen/pcr, biaya menjemput/mengantar jenazah. PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan terkait uang perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri. Pasal 4 . Peraturan presiden (perpres) ini menetapkan standar harga satuan regional yang meliputi satuan biaya : honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan. (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: PP No. Dalam PMK yang diteken pada. 2. perjalanan dinas dalam negeri maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021 perlu diubah; b. Aplikasi Reimbursement dan Absensi Online, Hadirr. jawab dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis aturan baru terkait biaya perjalanan dinas para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2024. Ia mengatakan, Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK tersebut merupakan konsekuensi beralihnya status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN) per 1. BABA_. Sebagai ruang lingkup, penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan standar biaya perjalanan dinas serta pengaruhnya terhadap pencapaian kinerja K/L untuk tahun anggaran 2016. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan : b. PNS Boleh Lakukan Perjalanan Dinas Saat Corona, Ini Syaratnya. Merdeka. 05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan terkait biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun anggaran 2024. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, kepatutan dan kewajaran, dengan tetap. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan. PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. T. Glosarium. Exit Permit; dan e. Peraturan Perjalanan Dinas yang lama, dengan mengadakan perubahan-perubahan dan tambahan aturan-aturan yang perlu. 1. Perjalanan dinas adalah hal yang menarik dalam dunia pemerintahan. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. 000,. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Ketentuan UU Ketenagakerjaan sendiri telah secara tegas mengatur tentang waktu kerja. 227/PMK. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perjalana Dinas Kegiatan Operasional Pemeriksaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Lampiran: Lampirkan seluruh pengeluaran yang terjadi saat perjalanan dinas dari transportasi, konsumsi, penginapan, biaya parkir, dan hal-hal lain yang menunjang saat melakukan dinas. Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah harus melakukan perjalanan dinas. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan b. Surat Sekretaris Mahkamah Agung No 1675/SEK/KU. Pasal 14 (1) Penggunaan Kendaraan Dinas dapat dilakukan oleh PegawaiPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk. id Sen - Jum 08:00 s. Namun peraturan mendasar yang umumnya sama adalah dari segi keperluan dan jarak tempuh yang dilakukan. pdf. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 113/PMK. Subjek-Sumber. Sri Mulyani menetapkan aturan ini sejak 28 April 2023 dan diundangkan. Dasar Hukum. E. E. "Karena masih ada tunjangan di kabupaten di Jawa Timur ada hanya Rp500. T. 7, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224. Keterangan. KONTAN. Kupang - Mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tatanan sistematis sangat penting dilakukan agar tidak mudah rusak ataupun. bahwa petunjuk pelaksanaan. d. bahwa dalam peraturan menteri keuangan nomorRUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2 Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Ahli DPRD, Pengurus PKK di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan. GO. Bentuk. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 ( (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO. 05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap . Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat; Mengingat : 1. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. 227/PMK. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah tata cara perhitungan uang harian perjalanan dinas luar negeri pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK. Tipe Dokumen. PERJALANAN DINAS PEGAWAI KELUAR DAERAH KANTOR PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN Revisi Tanggal : : 30 Desember 2010 Nomor Halaman : : DPC12-0022 1 dari 3. com - Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Ali Fikri mengatakan, aturan mengenai biaya perjalanan dinas pegawai yang ditanggung pihak penyelenggara telah ada sejak 2012. Perjalanan dinas sesuai undang-undang tentunya harus dipahami betul oleh setiap institusi atau lembaga dinas agar perjalanan yang dilakukannya tidak sampai berbenturan dengan hukum di tanah air. tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dengan mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. U. Secara umum kebijakan pengaturan SBM tahun. 90 ayat (2) PP 45/2013; Inpres No. Glosarium. com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan sejumlah aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang. "Hal tersebut agar tidak terjadi pertentangan pedoman dalam. ARI GEMINI PARBINOTO (AHLI MADYA AKPD)Penjelasan perjalanan dinas dalam Peraturan Presiden Perpres. Nomor : 50/57/SMA3Y/2017. Jam kerja ASN selama Ramadhan 2023. (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks. 5423); Permenkeu RI No. (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. 05/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 164/PMK/05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 tentang PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Jenis. Waktu Maksimal Perjalanan Dinas. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, Anggota TNI, Anggota POLRI,. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Namun, saat ini justru diperkuat dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan perjalanan dinas lebih efisien dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. 1. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas; b. satuan biaya honorarium; b. SK LAMP IIa PERUB. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; Kebijakan Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam APBD 2022. Pelaksanaan perjalanan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat); Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan aturan baru tentang perjalanan dinas bagi para pegawai negeri sipil (PNS). ABSTRAK: Petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemprov Kaltim yang telah ditetapkan dengan Pergub Kaltim No. 05/2012 tanggal 3 Juli 2012. Bahkan untuk perjalanan dinas ke luar negeri, PNS bisa mendapatkan diskon hingga 20 persen dari harga dasar untuk semua kelas. PERATURAN MENTERI KEUANGAN. Penutup. Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (PMK SBM). Subjek. KD1N2011 tanggal. peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor per - 22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap direktur jenderal perbendaharaan, menimbang : a. “Sama dengan SE Satgas Covid-19, SE. perlu diberikan biaya Perjalanan Dinas; b. T. ABSTRAK: bahwa dalam rangka efesiensi dan efektifitas pelaksanaan perjalanan dinas, diperlukan standarisasi perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang. KPP Se-Indonesia. perjalanan dinas. Apakah biaya perjalanan dinas yang diberikan secara lumpsum atau reimbursement termasuk objek PPh 21? Simak penjelasan dari Pusdiklat Pajak Kemenkeu yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Untuk moda transportasi udara, wajib menunjukkan dua dokumen, yaitu kartu vaksinasi minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes reverse. (3) Menteri Keuangan berhak menetapkan, bahwa biaya perjalanan yang tidak disebut dalam peraturan ini, dibayar menurut peraturan ini, baik sebagian maupun semuanya. beberapa ketentuan terkait biaya perjalanan dinas yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2016; b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membantah anggapan bahwa proses penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi di lingkungan. E. 02/2013. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG. Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan dinas. "Perlu kami sampaikan,. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri dan Luar Negeri Serta Pindah Pensiun Pegawai di Kementerian KetenagakerjaanAturan Umum. Kode. Berikut adalah 3 contoh surat tugas perjalanan dinas yang baik dan benar, yang bersumber dari website Kabupaten Belitung Timur, Dinkes Jateng, dan laman resmi Bangka: 1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2 Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Ahli DPRD, Pengurus PKK di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan. 3. JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan besaran uang harian untuk perjalanan dinas luar negeri Aparatur Sipil Negara (ASN). id : 15 hlm. Halaman ini telah diakses 10865 kali. Tahun Terbit. Perjalanan Dinas; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. 05/2019, BN. No. 05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap T. 19. 000,­ (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.